WANTARA, Karawang
Langkah Bupati Karawang, H. Ade Swara yang turun langsung ke lokasi proyek melakukan pengucian ketebalan beton dengan membawa mesin concrete core drills diapresiasi positif oleh berbagai kalangan, seperti pekerja sosial (Pers dan LSM) serta pegiat antikorupsi lainnya.
Namun sangat disesalkan, belakangan beredar kabar yang mengungkapkan bahwa titik uji ketebalan yang dilakukan oleh Kepala Daerah Karawang, H. Ade Swara, itu beserta sejumlah pejabat Dinas Bina Marga Dan Pengairan, sebelumnya sudah diatur. Pantas bila ketebalan ditemukan mendekati besaran teknis yang ditetapkan.
Bukan hanya itu, sumber WANTARA Biro Karawang, menanggapi miring pemberitaan Koran ini pada edisi 27 Tahun II/7-21 Januari 2013 pada Halaman 4 berjudul : Bupati Ade Swara Uji Kualitas Beton. Sumber itu menyebutkan, tim WANTARA di lapangan terkait Proyek Pembangunan Jalan Badani-Pangkalan Tahun Anggaran 2012 bersumber dana APBD Karawang Rp.21,292 miliar dengan volume; Panjang 7.217 meter, Lebar 6 meter, dan Tinggi (ketebalan) 30 cm, kurang investigative.
Menurut sumber itu, sejarah proyek tersebut sarat dengan praktik nepotisme melibatkan oknum pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Karawang dengan pihak rekanan. Bukan hanya itu, lanjut sumber membeberkan, juga beredar kabar ada sejumlah uang yang mengalir terkait suksesi mendapatkan proyek tersebut dari pihak rekanan.
“Titik core drills sudah diatur. Saat Bupati turun ke lokasi melakukan pengujian ketebalan titiknya sudah ditentukan sebelumnya. Kalau saya yang menentekan titiknya, hasilnya pasti akan beda. Secara kenyataannya, bahwa ketebalan proyek tersebut di bawah ketentuan yang ada pada RAB (Rencana Anggaran Belanja atau Rencana Anggaran Kegiatan-red),” ungkapnya.
Tekait pernyataan sumber tersebut Kepala Dinas Bina Marga, Kabupaten Karawang, Drs. Asikin, hingga berita ini dikirimkan belum dapat dikonfirmasi, demikian halnya pihak rekanan.
Pencitraan
Di tempat terpisah, Sekretaris LSM GERAK (Gerakan Rakyat Anti Korupsi), John W Sijabat, ketika dimintakan komentarnya terkait proyek ini melalui telepon genggamnya di nomor 0813 1016 6509, Minggu, (27/1) di Kota Bekasi, menuturkan, Bupati Karawang Ade Swara, dengan aksinya turun ke lapangan melakukan langsung uji ketebalan beton, adalah hal yang baik.
Tapi, alangkah lebih sempurnanya bila hal tersebut dilakukan dengan melibatkan unsur masyarakat, DPRD, Kejaksaan, sehingga di lapangan, Bupati dapat meminta keinginan masyarakat dalam menentukan titik yang akan diuji. Dan lebih baik lagi, bila secara diam diam, Bupati kepada pihak pengguna anggaran (Dinas Bina Marga) meminta nota bon bukti perbelanjaan yang dilakukan oleh pihak rekanan. Karenanay, menurut kami bahwa langkah tersebut masih dominan berpotensi pencitraan,” katanya. (ROP)
Namun sangat disesalkan, belakangan beredar kabar yang mengungkapkan bahwa titik uji ketebalan yang dilakukan oleh Kepala Daerah Karawang, H. Ade Swara, itu beserta sejumlah pejabat Dinas Bina Marga Dan Pengairan, sebelumnya sudah diatur. Pantas bila ketebalan ditemukan mendekati besaran teknis yang ditetapkan.
Bukan hanya itu, sumber WANTARA Biro Karawang, menanggapi miring pemberitaan Koran ini pada edisi 27 Tahun II/7-21 Januari 2013 pada Halaman 4 berjudul : Bupati Ade Swara Uji Kualitas Beton. Sumber itu menyebutkan, tim WANTARA di lapangan terkait Proyek Pembangunan Jalan Badani-Pangkalan Tahun Anggaran 2012 bersumber dana APBD Karawang Rp.21,292 miliar dengan volume; Panjang 7.217 meter, Lebar 6 meter, dan Tinggi (ketebalan) 30 cm, kurang investigative.
Menurut sumber itu, sejarah proyek tersebut sarat dengan praktik nepotisme melibatkan oknum pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Karawang dengan pihak rekanan. Bukan hanya itu, lanjut sumber membeberkan, juga beredar kabar ada sejumlah uang yang mengalir terkait suksesi mendapatkan proyek tersebut dari pihak rekanan.
“Titik core drills sudah diatur. Saat Bupati turun ke lokasi melakukan pengujian ketebalan titiknya sudah ditentukan sebelumnya. Kalau saya yang menentekan titiknya, hasilnya pasti akan beda. Secara kenyataannya, bahwa ketebalan proyek tersebut di bawah ketentuan yang ada pada RAB (Rencana Anggaran Belanja atau Rencana Anggaran Kegiatan-red),” ungkapnya.
Tekait pernyataan sumber tersebut Kepala Dinas Bina Marga, Kabupaten Karawang, Drs. Asikin, hingga berita ini dikirimkan belum dapat dikonfirmasi, demikian halnya pihak rekanan.
Pencitraan
Di tempat terpisah, Sekretaris LSM GERAK (Gerakan Rakyat Anti Korupsi), John W Sijabat, ketika dimintakan komentarnya terkait proyek ini melalui telepon genggamnya di nomor 0813 1016 6509, Minggu, (27/1) di Kota Bekasi, menuturkan, Bupati Karawang Ade Swara, dengan aksinya turun ke lapangan melakukan langsung uji ketebalan beton, adalah hal yang baik.
Tapi, alangkah lebih sempurnanya bila hal tersebut dilakukan dengan melibatkan unsur masyarakat, DPRD, Kejaksaan, sehingga di lapangan, Bupati dapat meminta keinginan masyarakat dalam menentukan titik yang akan diuji. Dan lebih baik lagi, bila secara diam diam, Bupati kepada pihak pengguna anggaran (Dinas Bina Marga) meminta nota bon bukti perbelanjaan yang dilakukan oleh pihak rekanan. Karenanay, menurut kami bahwa langkah tersebut masih dominan berpotensi pencitraan,” katanya. (ROP)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar