Kasuistik

Rehab Gedung SDN Kampung Baru Sarat KKN

WANTARA, Serang

Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan  yang dikucurkan Pemerintah Pusat melalui APBN  tahun anggaran  2011  ke Pemkab. Serang,  pengelolaanya  baru dilaksanakan  2012. Belum didapat keterangan  dari pejabat terkait motif gagal kelola dana pusat itu di Dinas Pendidikan (Disdik) Pemkab. Serang, Prov. Banten 

 Dana pusat ini diduga jadi ajang bisnis oknum pejabat Pemkab. Serang, melalui permainan jasa giro bank. Selain itu, saat pelaksanaan proyek rehabilitasi gedung sekolah bersumber DAK ini  di lapangan, juga sarat praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Seperti  disebutkan warga kepada wartawan WANTARA di Banten, pada proyek di SDN Kampung Baru, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang.

Sekolah ini mestinya mendapatkan rehab tiga  ruangan, tapi dikerjakan  hanya  dua ruangan. Hal tersebut dibenarkan pekerja pihak rekanan berbenderakan  CV. Catur Putra yang tidak mau menyebutkan namanya.  Sang Mandor (pekerja) secara gamblang mengakui pembanggunan ruangan kelas yang dilakukan hanya dua ruangan. “Jika kami membanggun tiga ruangan  kontrak dana kami dengan dinas hanya sebesar Rp. 195.835.000.00 tidak mencukupi. Sehingga satu ruangan guru kami alihkan untuk perbaikan pemasangan keramik yang lepas atau rusak ,” terang mandor CV. Catur Putra.

Fakta di lapangan, hanya beberapa keramik saja yang terlepas itu pun volumenya tidak mencapai dua meter persegi. Rekanan hanya belanja dua dus (kardus) keramik.

Terkait kasus ini Kabid TK/SD, H. Saepudin ketika dikonfirmasi tidak berada di ruangannya. Dihubungi melalui telepon genggamnya dan di short message servise tak dijawab. Demikian halnya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang, terkesan menghindar  untuk dikonfirmasi.

          Di tempat terpisah Ketua LSM LPHKKN, Gustanul Arifin menyatakan, pekerjaan rehabilitasi ruangan kelas dan guru oleh CV. Catur Putra, menyalahi  aturan karena tidak sesuai kontrak juga besaran teknis (bestek) merugikan keuangan negara. “Kontraktor tersebut dan pejabat terkait penanganan proyek supaya diperiksa Kejaksaan.  Hal tersebut, untuk pencegahan terjadinya kerugian keuangan negara serta untuk pembelajaran atau memberikan efek jera,” tegasnya.

Ditambahkan Gustanul, di dalam kontrak perjanjian kerja sama antara  Dinas Pendidikan selaku direksi  dan Kontraktor penyedia jasa tertuang speksipikasi pekerjaan juga petunjuk teknis. Bila ha itu dilanggar, harus ditindak. “Kami mengkatagorikan ini kejahatan keuangan negara sesuai dengan UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20 tahun 2001, serta hal tersebut (pekerjaan proyek)  tidak sesuai dengan UU RI No. 17 Tahun 2003 jo Permendagri, No. 13 Tahun 2006, tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) Bab IX, Pasal 34 ayat (2).UU RI No: 18 Tahun 1999, tentang Jasa Kontruksi karena dari segi pelaksanaan pekerjaan hanya beberpa persentase saja yang dilaksanakan,” ujar Arifin.

          Di tempat terpisah, yaitu Kampung Baru, Kepala Desa, Sekdes dan Warga  sekitar, ketika diminta keterangannya soal  proyek Rehabilitasi SDN Kampung Baru, menyatakan, pelaksanaannya penuh kebohongan sarat korupsi. Buktinya, di papan proyek ditulis tiga ruangan yang direhabilitasi. ( 2 ruangan kelas dan 1 ruangan guru). Tapi yang terealisasi hanya dua ruangan. Anggara untuk satu ruangan diduga kuat digelapkan.  Ditambahkan Kades warganya yang dimohonkan untuk dipekerjakan pada proyek tersebut ditolak pihak manajemen  CV. Catur Putra. (Lela/TH).