Rabu, 28 Maret 2012

Hukum Dan Pemerintahan Edisi 9 Tahunn I/27 Maret - 09 April 2012


DPD SUMUT LSM ISW
PROPINSI SUMATERA UTARA RAWAN KOLUSI KORUPSI DAN NEPOTISME ( KKN )

>>>>>>> Zero 
WNSumut-Kenaikan harga BBM sudah diambang pintu walaupun dari berbagai kalangan banyak yang menolak kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Dari hasil penelusuran DPD SUMUT LSM ISW di beberapa daerah menyatakan bahwa masyarakat Sumatera Utara menolak kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM.
Kuat dugaan kenaikan harga BBM hanya untuk kepentingan kelompok bukan untuk rakyat khususnya di propinsi sumatera utara yang dinyatakan oleh Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Propinsi Sumatera Utara Darwin Butar Butar baru baru ini disaat kunjungan kerja meninjau langsung keberadaan masyarakat di Kabupaten Langkat.
Dari hasil liputan dan wawancara wartawan warta nusantara ( WN ) dengan Darwin Butar butar wakil ketua DPD Sumut LSM ISW  bahwa Propinsi Sumatera Utara sangat rawan terhadap kolusi , korupsi dan nepotisme ( KKN ) sehingga  kenaikan harga BBM dapat dimanfaatkan  kepentingan  kelompok – kelompok maupun pribadi untuk mencari kentungan.
Darwin menambahkan, Kenaikan harga BBM jangan sampai dimanfaatkan kelompok untuk dapat mempengaruhi terhadap  PilPres di tahun 2014 yang akan datang serta pilkada yang akan berlangsung di daerah daerah termasuk di Propinsi Sumatera Utara.Darwin  selaku Wakil Ketua DPD SUMUT LSM ISW mengharapkan kepada BPK , BPKP , Kepolisian dan kejaksaan serta instansi terkait untuk meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan tupoksinya agar kenaikan harga BBM maupun berbagai segala bentuk  praktek yang dapat merugikan Negara  tidak dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok dalam pemenangan pasangan pilkada terlebih di Propinsi Sumatera Utara yang sebentar lagi akan melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.Darwin mengakhiri bahwa   peran serta masyarakat langkah yang paling tepat untuk pencegahan Kolusi , Korupsi ,dan Nepotisme ( KKN ) .


Tidak ada komentar:

Posting Komentar