Dugaan Korupsi Anggaran Diklat Prajabatan Rp.8,05 M
Kejari Bekasi Dinilai Lamban Menuntaskan Pengusutan
WANTARA, Bekasi
Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi dinilai sejumlah kalangan masyarakat lamban dalam menuntaskan pengusutan kasus dugaan korupsi kegiatan Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan I, II, dan III di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.Bacaselengkapnya » |
PK Mahkamah Agung RI Diduga BodongWANTARA, Sergai Pada kasus gugatan perdata Nomor ; 06//Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PN.LP. Dan pemberitahuan pelaksanaan eksekusi tanggal 17 oktober 2014, terhadap objek perkara, sebidang tanah seluas 46,11 Ha yang terletak dipasar I, pasar II dan pasar III Mabar Desa Saentis Kecamatan Percut sei tuan, Kabupaten Deli serdang sumatera utara, yang akhirnya terjadi pemindahan objek perkara yang sebenarnya yaitu di pasar VI Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang. Dalam hal ini terjadi perubahan Kuasa Pemohon, tetapi Objek Perkara tetap sama. Bacaselengkapnya » |
Modus Baru Korupsi Pembuatan SIM Polresta Kab BekasiWANTARA, Bekasi Di Indonesia, Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, serta memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi Bacaselengkapnya » |
Kolom 2 A |
Tak Berani Menindak Rekanan Proyek NakalKadis PU Kab Pesibar Tak Bernyali WANTARA, Pesibar Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pesisir Barat, Hasbi Aska tidak bernyalai, karena tidak berani menindak para kontraktor nakal yang menjani rekanan meski dalam mengerjakan proyek tidak sesuai Besaran Teknis (bestek) ataupun Spesifikasi (Spek) yang telah diatur dalam Rencana anggran Belanja (RAB) sehingga proyek-proyek yang ada di Dinas PU tidak dapat di manfaatkan meski telah selesai dikerjakan.Baca selengkapnya » |
CV Artha Abadi Diduga Takmiliki IMB dan IPALWANTARA, Mojokerto Di era Pasar bebas saat ini banyak investor yang berlomba-lomba ingin menanamkan modalnya diIndonesia. Baik pengusaha dari luar negeri maupun dari dalam negeri saling mencari lahan yang tepat untuk memulai usahanya. Tapi di balik itu semua mereka tidak memikirkan izin yang harus di penuhi agar tidak merusak lingkungan dan ekosistem di sekitar lingkungan pabrik .Baca selengkapnya » |
Kolom 3 A | Kolom 3 B | Kolom 3 C |
Rabu, 16 September 2015
Kamis, 03 September 2015
Terkait Maraknya Penjualan Buku LKS (bag 2)
John W SIjabat;
Dijadikan Ajang Cari Keuntungan, LKS Sebaiknya Ditarik
WANTARA, Kab Bekasi
Tidak sejalan dengan kurikulum dan kurang bermutu serta terkesan hanya dijadikan ajang mencari keuntungan pribadi dan golongan yang justru merugikan dunia pendidikan, Buku Lembar Kerja Siswa (LKS) sebaiknya ditarik kembali. Baca selengkapnya »
Mengungkap Dugaan Korupsi TPG dan Tamsil Guru (Bag : 2)
WANTARA, Bekasi
Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi diminta oleh aktivis antikorupsi yang tergabung dalam LSM GERAK (Gerakan Rakyat Anti Korupsi) supaya memeriksa Walikota Bekasi DR. Rahmat Efendi, guna mengungkap kasus dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Baca selengkapnya »
Dari Selisih Penjualan LKS, Biaya Akhir Tahun, Daftar Ulang dan Infag Hasilkan Ratusan Juta Rupiah
Kepala SMKN 1 Cikbar Belum Patuhi UU No 5 Tahun 2015
WANTARA, Kab Bekasi
Kepala sekolah SMKN 1 Cikarang barat (Cikbar) belum mematuhi aturan yang telah di tetapkan bahkan terkesan memamfaatkan jabatan yang melekat pada dirinya untuk mendapat keuntungan pribadi Baca selengkapnya »
Harga LKS Di SMPN 2 Dan 7 Tamsel Rp 170.000/siswa
WANTARA, Bekasi
Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 dan SMPN 7 Kecamatan Tambun selatan (Tamsel), Kabupaten Bekasi, tidak menghiraukan keputusan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, untuk tidak melakukan pungutan apapun terhadap murid, baik ditingkat SMP maupun SD (sekolah dasar) di seluruh Kabupaten Bekasi.
Baca selengkapnya »
Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 dan SMPN 7 Kecamatan Tambun selatan (Tamsel), Kabupaten Bekasi, tidak menghiraukan keputusan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, untuk tidak melakukan pungutan apapun terhadap murid, baik ditingkat SMP maupun SD (sekolah dasar) di seluruh Kabupaten Bekasi.
Baca selengkapnya »
Dugaan Korupsi Dana TPG dan Tamsil Guru
WANTARA, Bekasi
Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi diminta oleh aktivis antikorupsi yang tergabung dalam LSM GERAK (Gerakan Rakyat Anti Korupsi) agar mengusut dugaan korupsi Anggaran Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi bersumber dana transfer dari pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan pada anggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Tamsil Guru PNSD). Baca selengkapnya »
Terkait Maraknya Penjualan Buku LKS (bag 1)
John W Sijabat :
Maraknya penjualan buku Lembar Kerja Siswa (LKS) yang diduga dilakukan oleh pihak sekolah bekerja sama dengan beberapa oknum wartawan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dinilai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Rakyat Anti Korupsi (DPP- LSM GERAK) John W Sijabat sebagai kejahatan Baca selengkapnya »
Kejahatan Sistemik, Terstruktur, Terintregrasi dan Berkelanjutan Terhadap Dunia Pendidikan Bekasi
WANTARA, BekasiMaraknya penjualan buku Lembar Kerja Siswa (LKS) yang diduga dilakukan oleh pihak sekolah bekerja sama dengan beberapa oknum wartawan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dinilai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Rakyat Anti Korupsi (DPP- LSM GERAK) John W Sijabat sebagai kejahatan Baca selengkapnya »
Langganan:
Postingan (Atom)